TANAH BENGKOK

Peninjauan bersama tentang keberadaan tanah bengkok

Peninjauan bersama tentang keberadaan tanah bengkok

Setelah dilantiknya Kepala Desa Warungbanten yang baru tahun anggaran 2015 – 2021, permasalahan yang paling diutamakan untuk segera diselesaikan adalah tentang batas desa dan tanah bengkok atau tanah kas desa, hal itu dilakukan karena kedua kompenen tersebut merupakan aset terbesar yang apabila dibiarkan akan menjadi penyakit yang akan menghambat terhadap pembangunan dan keutuhan desa.

Tanah bengkok di Desa Warungbanten misalnya, menjadi buah bibir dimasyarakat karena keberadaanya yang kurang jelas, banyak sumber yang memberikan pernyataan yang berbeda apalagi setelah masuknya perusahan pada tahun 2009 yang membuat KP diwilayah tersebut.

Jika dilihat dari data yang ada di peta rincik desa dan DHKP tahun 2000 tanah bengkok jelas ada dengan luas 44.780 meter yang berda di blok batu lawang. Hal itu dibenarkan oleh para tokoh masyarakat yang ikut serta dalam pengukuran disaat itu. Tapi jika ditinjau kelapangan itu sudah jauh berbeda.

Karena keberadaanya yang kurang jelas maka sampai saat ini tanah tersebut belum bisa dimanfaatkan sebagaiman harapan masyarakat yang tercantum dalam  Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1/1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan kekayaannya.

Dalam Pasal 3 Permendagri itu dinyatakan  yang disebut kekayaan desa adalah (1). Tanah kas desa, termasuk tanah bengkok, (2). Pemandian umum yang diurus oleh desa, (3). Pasar desa, (4). Objek-objek rekreasi yang diurus oleh desa, (5). Bangunan milik desa, dan (6). Lain-lain kekayaan milik pemerintah desa.

Dengan demikian, sejak diterbitkannya permendagri tersebut, tanah bengkok telah diubah fungsinya dari tanah yang hasilnya diperuntukkan kepala desa dan perangkat desa menjadi sumber pendapatan desa.

Pasal 11 ayat (1) permendagri tersebut menyatakan sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusnya ditetapkan melalui anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

Kami sudah melakukan musyawarah dan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini namun sampai saat ini masih mengalami jalan buntu dan belum mendapatkan hasil yang memuaskan. tentunya bantuan saran, pendapat dari berbagai pihak sangat kami harapkan terutama dari pihak yang langsung membidangi masalah ini, agar kami dapat segera memanfaatkanya untuk menambah pendapatan asli desa (PADes).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.