PERATURAN DESA WARUNGBANTEN NOMOR 2 TAHUN 2017 
 T E N T A N G 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUNGBANTEN TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 KEPALA DESA WARUNGBANTEN

 Menimbang:

• bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah Kabupaten  Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 
• bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah  dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan huruf b  perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi  Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2017;                                                                                                                                     Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa; 
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2  Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4  Tahun 2015 tentang  Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor ); 
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita  Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9 );
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 81 Tahun  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017(Berita  Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 82 );; 
12. Peraturan Desa Warungbanten Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Desa Warungbanten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2017.  

Dengan Kesepakatan  Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUNGBANTEN dan.                     KEPALA DESA WARUNGBANTEN

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    :                             PERATURAN DESA WARUNGBANTEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017. 

   

BAB I

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

Daerah adalah Kabupaten Lebak. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak. 

Bupati adalah Bupati Lebak. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak. 

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lebak. 

Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan  yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa. 

   

BAB II 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

 

Pasal 2 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut: 

 

1.  Pendapatan Desa  Rp. 1.189.490.000               

2.  Belanja Desa   

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.518.749.000,-

Bidang Pembangunan Rp. 520.887.000,-

Bidang Pembinaan Masyarakat.             Rp. 21.300.000,-

Bidang Pemberdayaan Masyarakat.       Rp. 103.554.000,-

Bidang Tak Terduga Rp. 0,-

Jumlah Belanja         Rp. 1.164.490.000,-

Surplus / Defisit         Rp.      25.000.000,-                  

3.  Pembiayaan Desa Rp.(25.000.000,-)

Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-

Pengeluaran Pembiayaan.                         Rp. 25.000.000,-     

 Selisih Pembiayaan  ( a – b )          Rp. (25.000.000,-)

 

  Pasal 3 

 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

Pasal 4

 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 5 

 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa untuk mengatur pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 Pasal 6 

 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa. 

 

 

Ditetapkan di Desa Warungbanten 

        Pada tanggal  01 Maret 2017 

  KEPALA DESA WARUNGBANTEN

   Cap/Ttd

   R U H A N D I

   

 

Diundangkan di Warungbanten.         Pada Tanggal 14 Maret 2017.    SEKRETARIS DESA WARUNGBANTEN

 

A S E P    S U B A J I

LEMBARAN PERATURAN DESA WARUNGBANTEN NOMOR 02 TAHUN 2017