Dinas PMD Provinsi Banten Lakukan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Di lingkungan Provinsi Banten Tahun 2019.

Duduk ditengah, Plt. Dinas PMD provinsi Banten Dr. Drs. Enong Suhaeti, M.Si, yang didampingi oleh Jaro Ruhandi kades Warungbanten, Ufi Ulfiah narasumber, (31/3 2019)

Warungbanten.desa.id – Bertempat di halaman kantor desa Warungbanten kecamtan Cibeber kabupaten Lebak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) provinsi Banten gelar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019, yang dihadiri oleh 20 lembaga adat. .

Kegiatan tersebut merupakan langkah awal pemerintah provinsi Banten, dalam hal ini Dinas PMD untuk menginventarisasi semua lembaga adat yang ada di banten, terutama Banten selatan yang memang paling mendominasi kelembagaan adat di Banten.

Langkah selanjutnya, DPMD provinsi Banten akan kembali menggelar acara yang sama, dan membuat tim kecil untuk lebih mengoptimalkan pertemuan berikutnya sesuai masukan dari para peserta dan pegiat adat yang ada d Banten selatan yang tergabung didalam satu wadah Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI).

Seperti yang disampaikan oleh Plt. Dinas PMD Provinsi Banten Dr. Drs. Enong Suhaeti, M.Si ” ini baru langkah awal Dinas PMD untuk memverifikasi dan menginventarisasi lembaga adat yang ada di lingkungan provinsi Banten, selanjutnya akan kembali di gelar pertemuan untuk lebih mengoptimalkan hasil tentang lembaga hukum adat”.

“tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai langkah pemerintahan provinsi Banten dalam menentukan regulasi yang jelas, tepat sasaran, terhadap pemberdayaan dan perlindungan masyarakat adat”. Ucap Enong Suhaeti,

Apresiasi disampaikan oleh Ruhandi Kepala Desa Warungbanten kepada Dinas PMD saat meberikan sambutan sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut.

” saya bangga atas kinerja Dinas PMD yang turun langsung untuk mengetahui keadaan masyarakat adat sebelum dibuat peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat Adat”. Pungkas Jaro Ruhandi.

Ungkapan lain disampaikan oleh H. Yoyo Yohenda dari Lembaga Adat Kasepuhan Cisitu.
” kami berharap kepada pemerintah, bukan hanya sekedar peraturan yg dibuat tetapi harus ada bukti yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat adat baik itu perlindungan dan pemberdayaan sehingga berdampak kepada kesejahteraan”.

Sementara itu, Ufi Ulfiah Kepala Divisi Riset dan Advokasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU, menyampaikan bahwa ” ada empat komponen dalam pengutan kelmbagaan Masyarakat Hukum Adat, ideologi (visi dan misi), management sistem tatakelola orgsnisasi, sumberdaya struktur organisasi, dan rencana kerja berdasarkan visi misi”.

-Jr.R-

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.